Ketua STN Lampung Selatan Menyoroti Konflik yang Diduga Untuk Kepentingan Individu -->

Header Menu

Ketua STN Lampung Selatan Menyoroti Konflik yang Diduga Untuk Kepentingan Individu

Mediapromoter
Selasa, 21 Juli 2020


Lampung Selatan, Mediapromoter.id - 
Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Combine Harvester Milik Kelompok Tani Sido Muncul 1, Dusun Nurul Amal Desa Tanjung Agung kecamatan Katibung Lampung Selatan diduga tidak jelas penggunaannya.

Combine yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua anggota ,ternyata oleh oknum pengurusnya disewakan dengan tidak disertai perawatan yang baik.

Akibatnya, (Combine harvester) Bantuan Pemerintah  Thn 2016/2017 yang bernilai ratusan juta ini tidak bisa beroperasi lagi, dikarnakan mengalami kerusakan yang cukup parah, mangkrak digudang dan saat ini keberadaannya di Desa Beringin kencana Kecamatan Candipuro tempat Supriyanto (35) sebagai penyewa.


Mengundang berbagai elemen tergugah untuk angkat berbicara. Salah satunya Serikat Tani Nasional (STN) Kabupaten Lampung Selatan.

Pada kesempatan tersebut Alinda Bukhori Ketua Serikat Tani Nasional Lampung Selatan menyoroti konflik yang diduga untuk kepentingan Individu.

"Sebuah organisasi harus mementingkan kepentingan bersama khususnya kaum tani untuk kesejahteraaan bersama, sesuai dengan amanat UUD pasal 33, selain itu jika hanya ingin memperoleh keuntungan pribadi, hanya akan menjadikan sebuah organisasi akan hancur dengan sendirinya, " terangnya pada saat di temui dikediaman (21/7/20).

Ditambahkan, setiap kelompok yang fiktif pasti bertujuan untuk hal-hal penyelewengan dan tidak pro rakyat.

Sesuai AD/ART Kelompok, setiap bantuan dari pihak manapun ketika masuk ke kelompok menjadi aset kelompok, bukan milik perorangan.

Dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).