Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Ketua dan Sekdes Pekon Kanoman Diduga Tidak Ada Transparansi Dana Pengelolaan Bumdes

Senin, 31 Agustus 2020 | Senin, Agustus 31, 2020 WIB Last Updated 2020-08-31T15:52:53Z



Tanggamus, Mediapromoter.id - Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dalam pemanfaatan Dana Desa (DD) membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada tahun 2018, berupa Usaha Penggemukan Sapi yang di kelolah oleh Sebagian Warga setempat.


Tetapi dalam Pengelolaan Dana BUM Desa pada Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung diduga tidak ada Transparansi baik dari ketua maupun anggota.


Bahwa mana telah di jelaskan dalam undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan :

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan Persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan negara.


Terkait BUM Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sesuai ketentuan
Pasal 87 Ayat (1) : 

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk 
mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. 

BUM Desa juga dapat melaksanakan 
fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, 
BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala
lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.
BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. 

BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edi Irawan selaku Sekretaris Pekon Kanoman saat di temuin media Pada 25/8/20 pukul 18.57 Wib mengatakan, bahwa ia selaku Sekdes tugasnya hanya membentuk Budes dan merasa tidak menipu Laimin untuk dijadikan Ketua, bahkan pemelihan dilakukan resmi secara Musyawarah Mufakat.

Disinggung lebih lanjut dalam perkembangan dana Bumdes sampai saat ini ia tidak tahu perkembangannya dan semua itu tanggung jawab dari ketua Bumdes.

"Terkait pertanggung jawaban semua kepada ketua Bumdes dan kami akan berkordinasi dengan PJ. Pekon Kanoman dan akan menyampaikan kepada awak media tentang hasil ketemuan, " kata dia.

Tetapi kenyataannya belum ada hasil yang disampaikan, bahkan sampai tim investigasi dilapangan sempat mendatangi kediaman nya dua kali dirinya tidak ada di kediaman nya.

Dalam hal ini ketua BUMDES maupun Edi Irawan selaku Sekdes Pekon Kanoman diduga tidak adanya ketransparansi'annya soal kejelasan dana BUMDES kepada anggota, apartur pekon dan masyarakat.

Bahkan terkesan mereka berdua saling lempar kesalahan, mereka tidak tahu laba dari usaha penggemukan sapi tersebut, dan lebih miris lagi ketua maupun Sekdes Kanoman terkesan alergi terhadap awak media.

Sangat di sayangkan Ketua dan anggota BUMDES Pekon Kanoman dalam mengelola dana sebesar 150 juta yang bersumber dari ADD atau dana kucuran pemerintah untuk modal BUMDES tidak ada kejelasannya dan terkesan ada yang di tutupi.


×
Berita Terbaru Update