Polresta Bandar Lampung Gelar Jumpa Pers OTT Oknum Pejabat PNS (DPM - PTSP) Provinsi Lampung



Bandar Lampung, Mediapromoter.id - Polresta Kota Bandar Lampung Gelar Jumpa Pers Penetapan Tersangaka Korupsi oleh oknum Pejabat PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Lampung,(30/09).

Polresta Kota Bandar Lampung secara Resmi menetapkan oknum Pejabat PNS Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM-PTSP) Provinsi Lampung, Ir Nirmwan Yustian Selaku Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Edi Effendi,SH.,M.SI Selaku staf perizinan dan non perizinan A/II yang secara Fakta telah Menyalah gunakan wewenang dengan menguntungkan diri sendiri atau Korupsi.

Menindak lanjuti Kronologi kejadian selasa 29 september 2020 Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Kota Bandar Lampung Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dipersulitnya pembuatan surat izin pengusahaan air (SIPA) dalam hal ini dipakasa membayar sejumlah uang di tiap tiap perizinan dengan total 25.000.000,- yang seharusnya dalam pengurusan surat izin tidak dipungut biaya atau Gratis.

Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Kota Bandar Lampung dalam hal ini langsung melakukan penangkapan di kantor Dinas Penanaman modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Lampung serta melakukan penggeledahan diruangan IR. Nirwan Yustian selaku Kabid perizinan dan pelayanan non perizinan yang saat itu bersama Edi Effendi selaku staf pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan dan ditemukan barang bukti 5 unit handphone dan surat perizinan SIP dan SIPA serta uang tunai 25.000.000,- pecahan 100.000,- disaku Celana sebelah kanan Edi Effendi, SH., M. SI.

Sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan undang undang RI NO 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta laporan Polisi : LP/A/2117/IX/2020/LPG/LPG/RESTA BALAM/tanggal 29 September 2020 kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU RI No. 20 tahun 2021 dan UU RI NO 31 tahun 1999 pidana korupsi JO pasal 56 KUHPPidan dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- Paling banyak Rp. 100.000.000,-

Kapolresta Bandar Lampung menyampaikan kepada awak media dalam kasus OTT yang melibatkan Pejabat PNS dilingkungan Provinsi Lampung yang secara jelas sudah merugikan negara ditambah dengan situasi seperti ini dan akan mengakibatkan kebiasaan buruk dalam pengurusan perizinan.

" Kedua tersangka dijerat dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- Paling banyak Rp. 100.000.000,- dan tindak lanjut kasus ini memeriksa saksi lain untuk melengkapi berkas dan dilimpahkan SPDP ke kejaksaan Negri tinggi Bandar Lampung,"jelasnya

Tags
NewsLite - Magazine & News Blogger Template

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top