Kepala Sekolah SDN 1 Waykerap Diduga tidak Transparansi Dalam Mengelola Dana BOS dan Pemotongan PIP -->

Header Menu

Kepala Sekolah SDN 1 Waykerap Diduga tidak Transparansi Dalam Mengelola Dana BOS dan Pemotongan PIP

Mediapromoter
Kamis, 03 Desember 2020


Tanggamus, Mediapromoter.id
- Kepala sekolah yang seharusnya terbuka dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memberi contoh yang baik dalam mengelolah manajemen sekolah, hal tersebut malah sebaliknya. 

Atas laporan dari dewan guru SDN 1 Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, kepada kantor berita mediapromoter.id, Kamis 3/12/2020.

Narasumber mengatakan, bahwa Jumadi selaku Kepala sekolah SDN 1 Waykerap selama menjabat diduga tidak pernah ada ketransparasian dalam pengelolaan Dana BOS bahkan ada indikasi keterlibatan istrinya yang nota bene sebagai ibu rumah tangga dan bukan ASN.

"Selama pak Jumadi menjadi kepala sekolah SDN 1 Waykerap kami merasa tidak nyaman, apalagi dalam pengelolaan dana bos tidak transparan dalam penyusunan RKA/pembelanjaan sekolah dengan juknis dana BOS yang berlaku serta kepala sekolah jarang ngantor," ungkap salah satu narasumber yang minta tidak di sebutkan namanya.

Narasumber menjelaskan bahwa istri dari pak Jumadi yang jelas-jelas bukan ASN malah dilibatkannya dalam pengelolaan dana BOS, sedangkan bendahara sekolah yang ada selama ini tidak di pungsikan oleh kepala sekolah. Dalam pencairan Dana BOS SDN 1 Waykerap di Bank Lampung, selaku istri kepala sekolah diduga ikut terlibat. Sedangkan bendahara sekolah hanya  menandatangani waktu pencairan di bank saja.

"Setelah dana BOS sudah cair, semua uang tersebut di bawa semua oleh kepala sekolah, dan siswa yang menerima bantuan PIP sebanyak 129 siswa dipotong sebesar 25 ribu setiap pencairan dengan alasan sudah ada surat persetujuan di antara wali murid dan potongan sebesar 25 ribu setiap pencairan semua dewan guru tidak tau uangnya kemana, "tambahnya.

Hal ini jelas bertentangan dengan permendikbud 10 tahun 2020 tentang Progaram Indonesia Pintar.

Informasi yang di dapat dari jajaran dewan guru SDN 1 Waykerap, bahwa semua dewan guru berikut komite sekolah dan di ketahui Pejabat Pekon Waykerap sudah membuat surat pernyataan keberatan dan tidak kecocokan dengan kepemimpinan kepala sekolah yang sekarang.

Bahkan mereka sudah melayangkan surat  secara resmi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus untuk memberhentikan Jumadi sebagai kepala sekolah SDN 1 wWaykerap, setidaknya digantikan dengan kepala sekolah baru yang lebih bersinergi dengan dewan guru dan transparan dalam pengelolaan dana BOS.

Akan tetapi, surat yang mereka layangkan ke dinas pendidikan tidak mendapat respon dari dinas terkait dengan alasan surat yang di layangkan tidak ada kekuatan untuk menurunkan jabatan kepala sekolah SDN 1 Waykerap.

Semua jajaran dewan guru SDN 1 Waykerap merasa kecewa terhadap Dinas Pendidikan Tanggamus  atas tanggapan surat yang mereka layangkan secara resmi. Padahal jelas-jelas jajaran dewan guru SDN 1 Waykerap bahkan komite sekolah tersebut tidak suka dengan keotoriteran kepala sekolah dalam mengelola manajemen sekolah dan tidak ada ketransparasian  Dana BOS yang bersumber dari APBN.


(Hendra)