Notification

×

Indeks Berita

Diduga Akibat BLT DD Tidak Dibagikan, Perwakilan Masyarakat Geruduk Kantor Inspektorat Kabupaten Tanggamus

Senin, April 12, 2021 | | views Last Updated 2021-04-12T14:46:45Z


Tanggamus, Mediapromoter.id - Sebanyak 113 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT) Pekon Negeriagung Kecamatan Bandar Negeri Semuong (BNS) Kabupaten Tanggamus, tidak dicairkan. Akibatnya, 30 perwakilan masyarakat mendatangi Inspektorat Kabupaten Tanggamus.


Rusdi, koordinator aksi mengatakan, bantuan langsung tunai untuk 113 KPM tiga bulan terakhir, Oktober sampai Desember Rp101.700.000 tidak dicairkan oleh pihak pekon setempat tanpa penjelasan.


Sebelumnya mereka sudah berupaya menanyakan kepada Kepala Pekon dan aparaturnya namun hasilnya nihil, bahkan mereka menantang dengan mengatakan, silahkan kalau mau dilaporkan. Bahkan tokoh adat dan tokoh masyarakat tidak lagi mereka hargai.


"Untuk menghindari terjadinya gesekan kami berkoordinasi kepihak Kecamatan dengan meminta datanya. Dari data yang didapat BLT yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 tersebut sudah dicairkan Pekon dari Bank, namun tidak dibagikan kepada 113 keluarga penerima manfaat," jelasnya.


Atas dasar itu mereka melaporkan Kepala Pekon ke unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tanggamus bulan Februari 2021, setelah dilakukan serangkaian penyidikan, kemudian dilimpahkan ke inspektorat awal Maret lalu. Hari ini mereka mengkonfirmasi sejauhmana progresnya dan berharap kalau ada unsur pidananya untuk ditindaklanjuti.


Sekretaris Inspektorat Tanggamus, Gustam mengatakan, Inspektorat menerima pelimpahan laporan tersebut awal bulan Maret 2021, dan sudah dilakukan telaah dengan memangil kepala pekonnya dan meminta data-data pendukung, seperti apa mekanisme pembagiannya ke KPM.


"Tidak benar kalau ada yang mengatakan masalah ini sudah selesai, karena prosesnya masih berjalan, kami akan meminta bukti transfer dan dilanjutkan klarifikasi kemasyarakat, siapa yang sudah dan belum menerima dan hasilnya akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH)," jelas Gustam. Senin 12/4/2021.


Dirinya berharap masyarakat bisa bersabar, kalaupun ada keterlambatan karena banyaknya laporan yang masuk saat ini. Dirinya berjanji akan berupaya memprioritaskan penanganan laporan dari masyarakat Pekon Negeri Agung.


(Ndra)