LEGAL Pertanyakan Urgensi Penyegelan Hotel dan Tempat Usaha Kuliner Bandarlampung -->

Header Menu

LEGAL Pertanyakan Urgensi Penyegelan Hotel dan Tempat Usaha Kuliner Bandarlampung

Mediapromoter
Minggu, 27 Juni 2021



Bandar Lampung, Mediapromoter.id - Baru-baru ini Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menindak beberapa pengusaha kuliner dan perhotelan yang dikatakan telah menunggak pajak, tindakan yang dilakukan adalah Penyegelan, hal ini tentunya mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali Lembaga Advokasi Lampung (LEGAL).



"Kami mempertanyakan urgensi penyegelan oleh pemkot terhadap pelaku usaha, apakah penyegelan yang dilakukan dalam rangka Penyitaan demi jaminan pembayaran pajak? Ataukah dalam rangka Penyidikan pidana?, " ungkapa Heri Hidayat ketua umum Lembaga Advokasi Lampung dalam Siaran Press Release yang diterima media ini.



Diketahui Menurut UU No.19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pemkot memang memiliki wewenang penyitaan terhadap aset wajib pajak demi jaminan pembayaran pajak, namun jika Pemkot menyegel pelaku usaha dengan alasan Penyitaan, maka Pemkot perlu memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) UU 19/2000 yang menyebutkan bahwa: 


Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh juru sita untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, lalu apakah utang pajak para pengusaha yang disegel tersebut senilai dengan barang-barang yang disita oleh pemkot? Jika aset yang disita nilainya melampaui jumlah utang pajak, maka penyegelan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha karena tidak dapat menjalankan usahanya yang justru membuat mereka semakin sulit untuk membayar utang pajaknya.


Kemudian Pasal Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No.19/2000 juga menyebutkan bahwa: 


“Terhadap barang yang telah disita, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri atau Instansi yang berwenang menetapkan / menjadikan barang yang telah disita tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Jika pemkot menyegel untuk kepentingan penyitaan, apakah prosedur ini telah dilakukan?


Begitupula jika Pemkot melakukan penyegelan dengan alasan penyidikan, maka sepatutnya pemkot hanya mengambil dan meneliti keterangan, mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk keperluan penyidikan, seperti pembukuan, pencatatan, serta dokumen-dokumen terkait tindak pidana yang kemudian memanggil seseoarang untuk dimintai keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, kemudian memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Dalam penyidikan, Pemkot tidak perlu berlebihan menyegel satu bangunan usaha, karena Penyegelan tersebut dapat memberhentikan aktifitas usaha dan merugikan wajib pajak.


 

"Kami sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Pemkot, meskipun pemkot menyatakan telah memberikat surat teguran/peringatan terhadap mereka, Pemkot semestinya mempertimbangkan situasi pandemi covid-19 yang tentu sangat mempengaruhi income para pegiat usaha. Disamping itu pemkot juga semestinya dapat lebih bersikap humanis, pemkot harus melihat dampak dari penyegelan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan usaha tersebut, perhatikan nasib para pekerja yang bernaung di tempat usaha tersebut apabila tempat-tempat usaha tersebut disegel dan tidak dapat beroperasi seperti biasanya, bagaimana nasib para pekerja tersebut kedepan?, " Tuturnya.

 

Lembaga Advokasi Lampung mendesak DPRD Kota Bandarlampung untuk turun mengawasi permasalahan penyegelan hotel dan tempat usaha kuliner Bandar Lampung.


"Kamipun mendesak DPRD Kota Bandar Lampung untuk turun mengawasi permasalahan tersebut, jangan sampai pemkot melampaui prosedur, bukannya dapat mengejar pendapatan daerah dari sektor pajak, justru menimbulkan persoalan baru, " Pungkasnya.


(Rd/Yp)