Diduga PT Grand Modern Pasang Reklame Apache Tanpa Bayar Pajak -->

Header Menu

Diduga PT Grand Modern Pasang Reklame Apache Tanpa Bayar Pajak

Mediapromoter
Kamis, 09 September 2021



BANDARLAMPUNG, Mediapromoter.id - PT Grand Modern Indonesia sebagai vendor iklan reklame merek Apache melakukan pemasangan reklame secara insidentil di Kecamatan Kedaton dengan ukuran 4x6 meter diduga belum mendapat izin dan membayar pajak kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung.


Kasubbid Pengawasan BPPRD Kota Bandarlampung Ferry Budiman mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapat konfirmasi dari pihak vendor maupun advertising terkait pemasangan reklame Apache. Menurutnya, pemasangan reklame haruslah mendapat izin, karena berkaitan dengan akan dikenakannya pajak atas pemasangan reklame.


"Sampai saat ini tidak ada pemberitahuan terkait pemasangan reklame dengan merek dagang Apache. Apalagi ini reklamenya menggunakan bahan kayu dan besar juga ukurannya. Harusnya mereka lapor dulu terkait pajaknya," katanya saat dihubungi, Kamis (9/9/2021).


Dia menegaskan, pemasngan reklame yang bersifat insidentil tetap dikenakan pajak reklame sebesar Rp3 ribu per meter per hari. "Kalau dia membayar pajak, mudah saja mengetahuinya, harusnya ada cap dari BPPRD, ini sepertinya tidak ada, jadi bisa dipastikan reklame ini liar," ujarnya.


Adapun sanksi yang akan diterima oleh vendor reklame, apabila tak membayar pajak, reklame-reklame tersebut akan dibongkar alias diturunkan. "Sanksinya ya kita bongkar, karena tida bayar pajak, seharusnya mereka lapor dulu, engga seenaknya pasang-pasang aja," bebernya.


Di sisi lain, Kepala BPPRD Kota Bandarlampung Yanwardi menegaskan, setiap pemasangan reklame harus mengantongi izin dan dikenakan pajak reklame. "Intinya, kalau dia pasang reklame ada pajaknya, merek apapun itu," ringkansya saat ditemui.


Sementara, Sukaryadi selaku Pimpinan PT Grand Modern Indonesia membantah, bila pihaknya tidak membayar pajak. Bahkan, dirinya mengklaim telah mengantongi izin pemasangan reklame. "Sudah mendapat izin dari UPT pajak kecamatan. Kita bayar pajak juga ke UPT. Kalau engga bayar pajak, kita juga ga dapat bayaran dari pihak rokoknya, dong," ringkasnya saat dihubungi.


Sukaryadi menyebutkan, PT Grand Modern Indonesia hanyalah sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus pajak dan pemasangan reklame di Bandar Lampung. "Kita hanya mengurus pajaknya saja, kalau vendornya ada di Jakarta, kita tertib pajak, kok," tandasnya. (RED)