Ketua Komisi IV DPR RI Tinjau Way Kambas, Jaring Masukan Revisi UU Konservasi -->

Header Menu

Ketua Komisi IV DPR RI Tinjau Way Kambas, Jaring Masukan Revisi UU Konservasi

Mediapromoter
Jumat, 03 September 2021



Lampung Timur, Mediapromoter.id - Taman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan rumah berbagai keanekaragaman hayati, khususnya Gajah dan Badak Sumatera. Namun, TNWK saat ini mengalami banyak ancaman dari luar seperti perburuan liar, konflik satwa dengan manusia bahkan kebakaran hutan.


Demikian mengemuka dalam Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ke Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Kamis (2/9/2021). Kunjungan Kerja dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Turut hadir Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong dan Dirjen KSDAE KLHK Wiratno.


Sudin mengatakan, Komisi IV ingin mendapatkan informasi dan berdiskusi secara langsung dengan para pelaku kegiatan konservasi di lapangan terkait poin revisi UU Nomor 5 Tahun 1990. Salah satu poin yang akan direvisi dalam UU No 5 Tahun 1990,  yakni sanksi hukuman bagi pelaku perusakan dan perburuan liar di hutan Konservasi sehingga menimbulkan efek jera.


"Bagaimana masalah hukuman ini bisa membuat efek jera bagi perusak kawasan hutan dan membunuh satwa yang dilindungi. Ini yang paling penting sebenarnya," kata politisi PDI-Perjuangan tersebut. Selain menjaring masukan, Komisi IV juga menyoroti berbagai permasalahan yang kerap terjadi di kawasan taman nasional. Terungkap salah satu penyebab konflik manusia dengan satwa seperti gajah yaitu rusaknya kanal pembatas antara areal hutan TNWK dengan desa-desa penyangga. 


Terkait hal itu, Sudin menyampaikan pihaknya mendukung pembangunan kanal pembatas antara areal TNWK dengan desa-desa penyangga. Pembangunan kanal pembatas bertujuan untuk mengantisipasi konflik gajah dan manusia. “Hal ini tentunya harus segera diselesaikan. Tadi pihak TNWK menjelaskan tentang kanal sekitar perbatasan belum maksimal. Selanjutnya, gajah yang ada di Hutan Konservasi TNWK juga terusik akibat seringnya kebakaran hutan. Dua persoalan ini harus kita cari solusinya," terang Sudin.


Salah satu solusi yang dimaksud dengan membangun kanal pembatas antara hutan dan perkampungan sepanjang 8 kilometer dengan perkiraan anggaran senilai Rp10 milliar. Sudin mengatakan, akan memperjuangkan pembangunan kanal tersebut dalam pembahasan anggaran berikutnya bersama pemerintah.


"Untuk itu saya berjanji bersama-sama teman Komisi IV DPR - RI akan kita usulkan pada rapat pembahasan anggaran tahun 2022 senilai Rp10 milliar," imbuhnya. Sementara itu, terkait upaya penanggulangan karhutla di TNWK, Komisi IV akan mengupayakan pengadaan alat berat eskavator, untuk mengatasi pembukaan lahan dengan cara membakar serta bisa digunakan untuk pembuatan embung. 


Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV juga memberikan bantuan berupa 5 unit motor roda tiga yang disertai tabung pengangkut air khusus untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di kawasan TNWK. 


(Rd/MP)