Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Disaat Pejabat Menikmati Fasilitas Negara, Masih Ada Warga Yang Sengsara

Sabtu, 02 Oktober 2021 | Sabtu, Oktober 02, 2021 WIB Last Updated 2021-10-03T01:10:23Z


Pesisir Barat, Mediapromoter.id - Sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi pasca dilantik Oktober 2019 lalu ia mengingatkan bahwa dalam pemerintahannya yang ada adalah visi dan misi Presiden dengan program nawacita yang telah digaungkan, salah satunya adalah pemerataan pembangunan yang dimulai dari pelosok desa.


Namun kenapa kok masih banyak ketertinggalan pembangunan insfratruktur di beberapa wilayah Nusantara ini, dibeberapa daerah program presiden Joko Widodo banyak yang mandul alias hanya jalan ditempat, salah satunya yang terjadi di kabupaten pesisir barat provinsi lampung tepatanya di pekon/desa sumber rejo,way haru, bandar dalam waytias dan siring gading yang kesemuanya masuk di wilayah kecamatan bangkunat.


Sangat banyak fasiltas negara melalui program nawacita yang tidak bisa menembus di keempat desa terisolir yang masuk di ujung pulau sumatera, dari hasil temuan Tim ekspedisi media nasional pos.net di wilayah pekon/desa tersebut salah satunya kendala adalah begitu sulitnya mendapatkan perizinan dari pihak balai besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) hanya untuk badan jalan dengan luas 3 meter dan panjang 8 KM yang membelah kawasan tersebut dan ada apa dibalik semua ini...??????.


“Yang kami minta dari pak Joko Widodo sebagai Presiden RI, hanya jalan yang layak untuk dilewati, PLN dan sinyal handpone dan kami tidak minta yang muluk-muluk itupun jika pak Joko Widodo sebagai Presiden RI masih mengakui kami sebagi Warga Indonesia, karena dari tahun 1882 sampai tahun 2021 kami belum meraskan arti sebuah kemerdekaan dan yang selalu kami rasakan selama ini adalah merasa di anak tirikan serta dimanfaatkan saja suara kami hanya disaat PILPRES,PILEG dan PILKADA saja", ujar fikroni salah satu warga Pekon/Desa wayharu. Sabtu (2/10/21).


Mengutip dari pernyataan warga tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataan pembangunan serta keadilan sosisal bagi seluruh rakyat Indonesia tidak berlaku di kelima pekon/desa yang tertinnggal yang masuk diwilayah kecamatan bangkunat.


Masih kata warga tersebut, harus kemana lagi kami untuk mengadu, bahkan kami sudah jengah dengan janji-janji muluk yang di ucapkan para pemangku kepentingan di kabupaten pesisir barat di saat kampanye hanya untuk mengantarkan mereka duduk di kursi empuk saja, padahal kami selalu taat untuk bayar pajak.


Menurut keterangan Peratin Pekon Way Haru (Dian Setiawan), jalan yang layak untuk di lewati dan PLN dan sinyal handpone merupakan impian bagi warga empat pekon yang meliputi 2476 KK dengan kurang lebih 9.988 jiwa.


‘Bagi kami Jalan yang layak untuk di lewati dan PLN adalah harapan kami yang sudah sangat lama, kami sekarang hanya berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar segera merealisasikan apa yang menjadi harapan kami" kata Peratin/kades dengan setengah berurai air mata Serta nada yang sangat berharap. Ya RABB!!!...

       

Dalam hal ini demi terwujudnya keinginan masyakat, Media yang tergabung dalam barisan relawan Jokowi akan mendampingi serta mendorong dengan sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk membantu semua harapan dan program yang sangat di butuhkan warga pekon sumber rejo,pekon Bandar dalam, Pekon siring gading, Pekon wayharu dan Pekon way tias, toh nantinya kami bukan sebagai penentu sebuah kebijakan.


Di sisi lain, Margono selaku tokoh masyarakat pekon/desa setempat sangat mendambakan jalan yang pantas untuk dilewati dan bisa menikmati jaringan PLN masuk desa.


"Kami semua masyarkat empat pekon/Desa yang terisolir ini meminta kepada Bapak Joko widodo selaku Presiden Indonesia, tolong bantu baguskan jalan kami dan PLN masuk desa, jika kami masih diakui bagian dari NKRI", jelasnya.


Ia juga menambahkan, Jalan lintas way haru- way Heni (Sumberejo)di rintis oleh masyarakat sejak tahun 1994 yg masih berupa jalan setapak, di perkirakan tahun 2011-2012 pemerintahan desa dan tokoh masyarakat mulai mengajukan permohonan izin ke kementrian terkait.


Masih kata Margono, Untuk mendapatkan izin pengesahan status jalan lintas namun pada saat itu yg di kabulkan hanyalah berupa status Jalan Patroli, sampai pada tahun 2019 oleh pemda Pesibar dibukalah badan jalan selebar 6 M sepanjang 10 km. 


Dari peristiwa tersebut timbullah persoalan dari pihak kehutan, yang mana kehutan selalu mempersulit dan menghalang halangi setiap aktifitas Pemda Pesibar untk memperbaiki jalan penghubung wilayah wy haru- way Heni tersebut, akibat dari sikap dan kebijakan dari pihak kehutan yang kurang pro terhadap kesejah teraan masyarkat marga belimbing tersebut, maka jalur lintas penghubung wilayah way haru- way Heni tersebut sampai saat ini tidak bisa diurus atau di perbaiki secara maksimal oleh Pemda Pesibar. 


Oleh kerna itu, Hendra bagian dari relawan jokowi korwil pesisir barat, juga sebagai warga masyarakat marga belimbing yang merupakan bagian dari NKRI ini.


"Memohon kepada Yang terhormat Bpk. Presiden Joko Widodo, untuk bisa membahagiakan masyarakat Bapak yg ada di marga Belimbing ini, sehingga masyarakat bisa merasakan arti dari sebuah kata .. MERDEKA, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta Pembangunan yang Merata". tutupnya.

×
Berita Terbaru Update