Notification

×

Indeks Berita

Tolak Pendalaman Alur Pelayaran Kuala Teladas, 4 Nelayan Dikriminalisasi

Selasa, Oktober 26, 2021 | | views Last Updated 2021-10-26T11:16:05Z



Bandar Lampung, Mediapromoter.id – WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) Lampung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dan Mitra Bentala melakukan pendampingan hukum terhadap 4 orang kampung kuala teladas terkait perihal klarifikasi laporan polisi dengan nomor: LP/B/2033/X/2021/SPKT/POLDALAMPUNG PADA 26 Oktober 2021 di ruang unit II Subdit III Ditreskrimum Polda Lampung atas adanya aksi spontan masyrakat kampung kuala teladas terhadap aktifitas penyedotan pasir pada tanggal 13 oktober 2021 di kampung kuala teladas.


Irfan Tri Musri (Direktur) mengatakan, bahwa akan terus mengawal dan melakukan pendampingan terhadap persoalan kampung kuala teladas untuk pemenuhan hak - hak masyarakat serta memastikan keberlangsungan lingkungan hidup dan wilayah pesisir kecamatan dente teladas – Tulang Bawang. 


"Saya sangat menyayangkan dengan adanya pemanggilan 4 orang kuala teladas oleh Polda Lampung dengan pasal 368 KUHPidana pengancaman dengan kekerasan atas aksi spontan masyarakat terhadap aktifitas penyedotan pasir yang memang masyarakat menolak dan menunggu kejelasan atas aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah karna dampak dari rencana pendalaman alur tersebut yang kemudian sampai menduga bahwa itu adalah penambangan pasir berkedok pendalaman alur. Hal ini merupakan upaya pengkriminalisasian terhadap nelayan yang memperjuangkan lingkungan hidup dan sumber penghidupan mereka karena kegiatan yang katanya program pendalaman alur tersebut berada di habitat kepiting rajungan, udang dan beberapa jenis ikan yang menjadi komoditas andalan nelayan kuala teladas, " jelasnya pada keterangan tertulis yang diterima mediapromoter.id, (26/10/21).


Lanjutnya, Ini merupakan bentuk dan upaya pembungkaman dengan upaya pengkriminalisasian terhadap nelayan, selain itu ini juga merupakan bentuk ketidakadaan perhatian dari gubernur terhadap nelayan dan lebih mementingkan kepentingan korporasi.


Dalam hal tersebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung turut mengawal dan mendampingi nelayan kuala teladas, Sumaindra Jarwadi (Kadiv Ekosob LBH Bandar Lampung) menambahkan, bahwa upaya-upaya perusahaan melaporkan masyarakat seperti ini merupakan bentuk pelemahan gerakan masyarakat terhadap penolakan aktifitas perusahaan yang mengancam wilayah tangkap nelayan, kita juga disini menegaskan bahwasanya cara cara seperti ini juga terjadi di beberapa tempat, terlebih lagi seluruh masyarakat kuala menolak pendalaman alur karena mengancam wilayah tangkap nelayan. 


"Perusahaan melaporkan masyarakat dengan pasal 368 KUHP terkait pengancaman dapat membungkam suara suara masyarakat, hingga akhirnya 6 nelayan dilaporkan ke polda lampung pasca aksi yang dilakukan masyarakat pada tgl 13 oktober 2021, pada hari ini kita mendampingi 4 nelayan yang memenuhi panggilan klarifikasi di subdit 3 unit 2 polda lampung. Sebelumnya juga pada tahun 2020 di lampung timur kita juga pernah mendampingi kasus yang hampir sama bersama dengan walhi juga, bahwa upaya pengrkiminalisasian nelayan masih terjadi pada hari ini, padahal masyarakat hanya ingin menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di wilayah mereka yang memang dilindungi di konstitusi kita dan menolak tambang pasir laut yang berada di zona tangkap mereka, tetapi disaat upaya perjuangan terus dilakukan malah seringkali mendapat tindakan kriminalisasi dari perusahaan, " terangnya.


Di lain sisi Rizani (Direktur Mitra Bentala) menyampaikan bahwa apa yang dilakukan masyarakat adalah kekhawatiran mereka terhadap sumber penghidupan masyarakat yang memang lokasi tersebut merupakan wilayah tangkap nelayan. Dan seharusnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan para pihak terkait untuk memberikan penjelasan tanpa harus adanya laporan polisi.


"Selain itu beberapa hal yang menjadi dasar penolakan terkait pendalaman alur pelayaran kampung kuala teladas karena aktifitas pendalaman alur berada diwilayah tangkap nelayan kuala teladas dan sebagai habitat biota laut yaitu kepiting rajungan, dan berbagai jenis ikan yang menjadi komoditas andalan kuala teladas. Selain hal tersebut, masyarakat kuala teladas sangat menyakini bahwa wilayah “gosong” yang akan masuk rencana pendalaman tersebut merupakan wilayah pertahanan kampung kuala teladas dari terjangan ombak tinggi karena memiliki fungsi pemecah ombak pada saat gelombang tinggi selain sebagai habitat biota laut, " paparnya.


Kemudian hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa provinsi lampung merupakan salah satu daerah 3 besar penghasil rajungan di indonesia dan rajungan di lampung di peroleh dari kabupaten lampung timur, lampung tengah dan tulang bawang lebih tepatnya kampung kuala teladas. Dengan demikian seharusnya melindungi wilayah tangkap nelayan rajungan dan jangan membiarkan wilayah tangkap rajungan tersebut rusak akibat kegiatan yang bersifat eksploitatif dengan adanya pendalaman alur yang menurut pemerintah merupakan usulan dari masyarakat kuala teladas. 


Padahal masyarakat kuala teladas tidak pernah meminta baik secara terlulis maupun lisan tentang pendalaman alur tersebut, justru mereka sangat bersyukur dan bergantung dengan wilayah gosong tersebut sebagai sumber penghidupan nelayan dan sebagai media mitigasi bencana. 


"Selain itu hampir seluruh masyarakat kuala teladas juga mengatakan nonego dan tegas menolak pendalaman alur yang akan dilakukan serta kegiatan penambangan apapun di lokasi tersebut. Pendalaman alur ini lebih banyak mudhorotnya di banding manfaatnya untuk nelayan dan tentunya bertolak belakang dengan perda RZWP3K provinsi lampung dan juga program rajungan berkelanjutan yang merupakan salah satu komoditas andalan provinsi lampung, " tegasnya.


Harapan dan tuntutan masyarakat kuala teladas:

Meminta gubernur dan PT Sienar Tri Tunggal Perkasa untuk mengakhiri kegiatan pembuatan alur pelayaran di kuala teladas yang akan sangat berdampak terhadap habitat komoditas perikanan di kuala teladas, menimbulkan penurunan kualitas permukaan air laut serta berpotensi terjadinya abrasi pantai. Yang memang sampai saat ini hampir seluruh masyarakat menolak dan atau belum pernah memberikan persetujuan rencana penyedotan pasir atau pendalaman alur adapun tanda tangan yang dimiliki perusahaan diduga adanya penyimpangan dalam mendapatkanya.


Jika benar pendalaman alur adalah program gurbernur dan untuk pembangunan maka harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga mempertahankan sumber – sumber penghidupan masyarakat serta meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak mengalihkan pembuatan alur tersebut kepada pihak ketiga.


Meminta kepada gubernur dan PT STTP untuk mencabut laporan dugaan tindak pidana di Polda Lampung karena hal tersebut merupakan upaya pengkriminalisasian terhadap nelayan.


(Rd/Yp)